KOMPAS.com – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyebut tumbangnya Koperasi Unit Desa (KUD) di Indonesia tak lepas dari intervensi Dana Moneter Internasional (IMF) pada masa krisis moneter 1998.
Menurut Ferry, IMF memaksa pemerintah Indonesia menarik peran negara dalam sektor pangan dan pertanian. Imbasnya, banyak KUD yang semula berperan penting dalam mewujudkan swasembada beras menjadi tidak aktif.
“KUD itu banyak yang kemudian tidak aktif lagi karena waktu IMF tahun 1998 memaksa pemerintah Indonesia untuk menarik peran negara dalam mengatur pangan dan pertanian. Itu yang menjadikan KUD-KUD mati,” kata Ferry dalam Seminar Nasional Refleksi Gagasan Koperasi Bung Hatta di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Sabtu (10/5/2025) dikutip dari Antara.
Ia menambahkan, akibat perubahan kebijakan itu, koperasi-koperasi yang semula produktif kemudian bergeser menjadi koperasi simpan pinjam semata.
Meski demikian, Ferry menilai koperasi simpan pinjam tetap memiliki peran signifikan dalam perekonomian, terutama di tengah maraknya praktik rentenir dan pinjaman online ilegal.
“Perannya sangat besar. Dalam hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, masyarakat menjadikan koperasi simpan pinjam sebagai pilihan utama setelah bank. Ini penting untuk memastikan masyarakat tidak tergantung pada pinjol, rentenir, atau bank keliling dengan bunga tinggi,” ujarnya.
Dorong Koperasi Lebih Produktif
Lebih lanjut, Ferry mengatakan pemerintah akan mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) agar tidak hanya menjadi koperasi simpan pinjam, melainkan juga koperasi produktif yang bergerak di berbagai sektor.
“Nanti hasil produksi, seperti pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan, akan dikelola oleh koperasi,” ucapnya.
Ia juga menyinggung rencana pemerintah untuk merevitalisasi koperasi-koperasi lama, termasuk gabungan koperasi batik dan koperasi susu, dengan membangun pabrik pengolahan sendiri.
“Dulu kita punya pabrik tekstil lewat gabungan koperasi batik, kita mau hidupkan lagi. Kita juga akan bangun pabrik pengolahan susu, dari pasteurisasi sampai produksi susu UHT. Jadi koperasi harus besar,” kata Ferry.
Namun, berdasarkan sejumlah kajian, tumbangnya KUD juga disebabkan oleh berbagai faktor lain. Antara lain ketidakmampuan bersaing dengan badan usaha yang lebih profesional, praktik korupsi internal, serta kebijakan ekonomi Orde Baru yang lebih berpihak pada korporasi besar.
Selain itu, ketergantungan terhadap subsidi pemerintah, kurangnya regenerasi kepengurusan, serta ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman turut memperlemah posisi KUD.
Ferry Ditunjuk Jadi Koordinator Satgas Kopdes Merah Putih
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Ferry Juliantono sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Penunjukan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025.
Ferry akan mengoordinasikan perumusan kebijakan lintas kementerian/lembaga dan pemda, serta memastikan terbentuknya 80.000 koperasi desa. Ia juga bertugas menyusun petunjuk teknis, memetakan potensi desa, serta mendampingi pengembangan usaha dan SDM koperasi.
Tak hanya itu, Ferry juga akan mengoordinasikan rencana bisnis yang mencakup pendirian kantor koperasi, pengadaan sembako, layanan simpan pinjam, klinik dan apotek desa, hingga fasilitas pergudangan dan logistik berbasis karakteristik lokal.
“Kami perkirakan akan terbentuk sekitar 30.000 koperasi desa dalam waktu dekat,” ujar Ferry, Kamis (8/5/2025).
Sebelumnya, Presiden juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Kopdes Merah Putih, yang ditandatangani pada 27 Maret 2025.
Dalam Inpres tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ditunjuk untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian program percepatan tersebut.
“Saya dapat tugas yang sangat mulia, yaitu diminta Presiden sebagai Ketua Satgas untuk pembentukan Kopdes Merah Putih,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/4/2025).
